Waskito Roemah Pedia

  A. Pemrosesan Data Pribadi Pemrosesan data pribadi dalam kebijakan pelindungan data pribadi perbankan melibatkan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penghapusan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti bank. Pemrosesan ini harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dan regulasi internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa. Ada beberapa prinsip utama dalam pemrosesan data pribadi yang harus dipatuhi oleh perbankan, antara lain: Transparansi dan Persetujuan Bank harus menginformasikan kepada nasabah jenis data pribadi yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, dan bagaimana data tersebut akan diproses. Nasabah harus memberikan persetujuan yang jelas sebelum data mereka dikumpulkan dan diproses. Prinsip Tujuan Tertentu Data pribadi nasabah hanya boleh dikumpulkan dan digunakan untuk tujuan yang spesifik, sah, dan diungkapkan dengan jelas kepada nasabah. Bank ti

Perbandingan antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dapat dianalisis berdasarkan topik-topik utama yang diatur dalam kedua regulasi ini. Berikut adalah perbandingan beberapa pasal yang relevan dari masing-masing regulasi: 1. Hak Atas Data Pribadi UU PDP Pasal 5-8 : Subjek data memiliki hak atas pengelolaan data pribadi mereka, termasuk hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, menarik persetujuan, menghapus data, dan membatasi pemrosesan data. POJK 22/2023 Pasal 18 : Konsumen jasa keuangan berhak atas perlindungan data pribadi yang diberikan kepada pelaku usaha jasa keuangan, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan tidak menyesatkan. Perbandingan : Kedua regulasi memberikan hak yang signifikan kepada subjek data atau konsumen terkait akses, kontrol, dan keamanan data pribadi mereka. Namun, UU PDP lebih rinci ten