Postingan

Penentuan Tingkat Keamanan Berbasis Risiko dan Implementasi Pengukuran Keamanan Data Pribadi Perbankan

Gambar
   A. Pemahaman Dasar Penentuan tingkat keamanan berbasis risiko (risk-based security level) dalam konteks perbankan adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi ancaman terhadap data pribadi nasabah. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat perlindungan yang diperlukan bagi setiap jenis data, sehingga upaya keamanan dapat diprioritaskan secara efektif dan efisien. Langkah-langkah Penentuan Tingkat Keamanan Identifikasi Aset: Data Pribadi: Identifikasi semua jenis data pribadi yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh bank (nama, alamat, nomor telepon, data keuangan, data biometrik, dll.). Sistem Informasi: Identifikasi semua sistem, aplikasi, dan infrastruktur yang digunakan untuk mengelola data pribadi. Analisis Risiko: Ancaman: Identifikasi potensi ancaman terhadap data pribadi, baik dari dalam maupun luar organisasi (pemerasan, serangan siber, kesalahan manusia, bencana alam). Kerentanan: Identifikasi kelemahan dalam sistem dan prosedur yang da
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pemrosesan Data Pribadi Dalam Rangka Implementasi UU PDP

Gambar
  A. Pemrosesan Data Pribadi Pemrosesan data pribadi dalam kebijakan pelindungan data pribadi perbankan melibatkan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penghapusan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti bank. Pemrosesan ini harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dan regulasi internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa. Ada beberapa prinsip utama dalam pemrosesan data pribadi yang harus dipatuhi oleh perbankan, antara lain: Transparansi dan Persetujuan Bank harus menginformasikan kepada nasabah jenis data pribadi yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, dan bagaimana data tersebut akan diproses. Nasabah harus memberikan persetujuan yang jelas sebelum data mereka dikumpulkan dan diproses. Prinsip Tujuan Tertentu Data pribadi nasabah hanya boleh dikumpulkan dan digunakan untuk tujuan yang spesifik, sah, dan diungkapkan dengan jelas kepada nasabah. Bank ti
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Gambar
Perbandingan antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dapat dianalisis berdasarkan topik-topik utama yang diatur dalam kedua regulasi ini. Berikut adalah perbandingan beberapa pasal yang relevan dari masing-masing regulasi: 1. Hak Atas Data Pribadi UU PDP Pasal 5-8 : Subjek data memiliki hak atas pengelolaan data pribadi mereka, termasuk hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, menarik persetujuan, menghapus data, dan membatasi pemrosesan data. POJK 22/2023 Pasal 18 : Konsumen jasa keuangan berhak atas perlindungan data pribadi yang diberikan kepada pelaku usaha jasa keuangan, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan tidak menyesatkan. Perbandingan : Kedua regulasi memberikan hak yang signifikan kepada subjek data atau konsumen terkait akses, kontrol, dan keamanan data pribadi mereka. Namun, UU PDP lebih rinci ten
Posting Komentar
Baca selengkapnya